Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran

Organisasi Pemerintah Kabupaten Pesawaran
Penataan perangkat daerah Kabupaten Pesawaran pada prinsipnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Organisasi perangkat daerah Kabupaten dibentuk berdasarkan pertimbangan antara lain kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh daerah Kabupaten, Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumberdaya aparatur, serta pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/ atau dengan pihak ketiga.
Berdasarkan hal tersebut, maka pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesawaran, yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Staf Ahli Bupati Pesawaran.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja LembagaTeknis  Daerah Kab. Pesawaran.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan pada Kab. Pesawaran.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian Perangkat Daerah pada Kabupaten Pesawaran.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Pesawaran terdiri dari Sekretaris Daerah, 3 staf ahli Bupati, 3 (tiga) Asisten, 10 (sepuluh) Bagian, Sekretariat Dewan, 14 Dinas dan 10 (sepuluh) Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari 6 (enam) Badan dan 4 (empat) Kantor.
1.Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Bupati
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 02 Tahun 2008  tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Staf Ahli Bupati Pesawaran.
1.    Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Tugas pokok Sekretariat Daerah yaitu membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretariat Daerah Kabupaten dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang membawahi 3 (tiga) Asisten dan 10 (sepuluh) Bagian.
Sekretaris Daerah membawahi :
I.      Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra yang membawahi :
1.    Bagian Tata Pemerintahan membawahi :
a.    Sub Bagian Pemerintahan Umum.
b.    Sub Bagian Pertanahan.
c.    Sub Bagian Otonomi Daerah dan Pengembangan Daerah.
2.   Bagian Hukum membawahi :
a.   Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan
b.   Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM.
c.   Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
3.     Bagian Sosial membawahi :
a.   Sub Bagian Keagamaan.
b.   Sub Bagian Kesejahteraan Sosial.
II.    Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan membawahi :
1.    Bagian Perekonomian membawahi :
1.    Sub Bagian Sarana Perekonomian.
2.    Sub Bagian Produksi Daerah.
3.    Sub Bagian Pengembangan dan Potensi Daerah.
2.    Bagian Pembangunan membawahi :
1.    Sub Bagian Penyusunan Program.
2.    Sub Bagian Pelaporan.
3.    Bagian Humas membawahi :
1.    Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi.
2.    Sub Bagian Publikasi.
III.   Asisten Bidang Administrasi Umum membawahi :
1.    Bagian Umum dan Protokol membawahi :
1.    Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan.
2.    Sub bagian Rumah Tangga.
3.    Sub Bagian Protokol dan sandi.
2.    Bagian Keuangan membawahi :
1.    Sub Bagian Anggaran.
2.    Sub Bagian Belanja.
3.    Sub Bagian Akuntasi.
3.    Bagian Organisasi membawahi :
1.    Sub Bagian Kelembagaan.
2.    Seb Bagian Ketatalaksanaan.
3.    Sub Bagian Analisis Jabatan.
4.    Bagian Perlengkapan dan Aset membawahi :
1.   Sub Bagian Analisa Kebutuhan
2.   Sub Bagian Pengadaan dan Distribusi
3.   Sub Bagian Pemeliharaan dan Penghapusan Aset.
IV.  Kelompok Jabatan Fungsional

2.    Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran.
Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Tugas Pokok Sekretariat DPRD adalah melaksanakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.  Sekretariat DPRD dipimpin oleh  Sekretaris DPRD.
Sekretaris Dewan membawahi :
1.        Bagian Umum, membawahi :
1.    Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
2.    Sub Bagian Perlengkapan.
3.    Sub Bagian Humas dan Protokol
2.        Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, membawahi :
1.    Sub Bagian Rapat dan Risalah.
2.    Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan .
3.    Sub Bagian Perpustakaan.
3.        Bagian Keuangan, membawahi :
1.    Sub Bagian Anggaran.
2.    Sub Bagian Perbendaharaan.
3.    Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan.
3.        Staf Ahli Bupati
Staf Ahli Bupati diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Staf Ahli Bupati mempunyai tugas memberikan telaahan staf mengenai Hukum dan Politik, Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia serta Ekonomi dan Keuangan.
Staf Ahli Bupati terdiri dari :
1.    Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Poltik
2.    Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
3.    Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

2. Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran, telah dibentuk 14 (empat belas) Dinas di lingkungan Kabupaten Pesawaran.

1. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga.
2. Dinas Pekerjaan Umum
3. Dinas Pertanian dan Peternakan.
4. Dinas perkebunan dan Kehutanan
5. Dinas Kelautan dan Perikanan.
6. Dinas Kesehatan
7. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal 
8. Dinas Perhubungan.
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
10. Dinas Pertambangan dan Energi
11. Dinas Pendapatan
12. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
13. Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan.
14. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2.1.3     Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran, telah dibentuk 10 Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Kabupaten Pesawaran.

1.  Badan Perencanaan Pembangunan  Daerah
2. Inspektorat
3. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat
4. Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
5. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
7. Kantor Arsip Dan Perpustakaan Daerah
8. Kantor Lingkungan Hidup
9. Kantor Ketahanan Pangan
10. Satuan Polisi Pamong Praja

4     Kecamatan
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan pada Kabupaten Pesawaran, telah dibentuk 7 (tujuh) Kecamatan di Wilyah Kabupaten Pesawaran.
Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
1.    Camat
2.    Sekretariat Kecamatan, membawahi :
a.    Sub Bagian Umum
b.    Sub Bagian Perencanaan.
c.    Sub Bagian Keuangan.
3.    Seksi Tata Pemerintahan.
4.    Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan/atau Kelurahan.
5.    Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6.    Seksi Pelayanan Umum
7.    Seksi Kesejahteraan Sosial
8.    Kelompok Jabatan Fungsional

5     Lembaga Lain
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah pada Kabupaten Pesawaran, lembaga lain tersebut adalah Kantor  Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan kabupaten Pesawaran. Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi lintas sektoral dalam penyelenggaraan hal-hal tertentu untuk terwujudnya penyelenggaraan pem\erintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kantor  Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada tingkat Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati. Dalam melaksanakan tugas Kantor  Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :
1.    Penyusunan Kebijakan Penyuluhan
2.    Penyusunan Program Penyuluhan Kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan Nasional.
3.    Pelaksanaan Penyuluhan.
4.    Pelayanan administrasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pegawai Negperi Sipil yang bertugas paada tingkat Kabupaten.
5.    Pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan.
6.    Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
7.    Pelaksanaan pembinaan pengembangan kerjasama, serta kemitraan penyuluhan.
8.    Pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana.
9.    Pengelolaan pembiayaan penyuluhan.
10. Penumbuhkembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha
11. Fasilitas forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
12. Pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.